Kota Bandar Lampung, garispublik.id - Ribuan petani singkong dari berbagai kabupaten di Provinsi Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Massa yang tergabung dalam Persatuan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Provinsi Lampung ini datang dari Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Lampung Utara. Total massa aksi Petani mencapai sekitar 2.000 orang.
Dalam aksi tersebut, petani membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan mereka. Beberapa di antaranya berbunyi: "Petani singkong bukan sapi perahan pengusaha dan kapitalis birokrat," "Realisasikan harga singkong minimum 1.400/Kg, dan refraksi maksimum 15% tanpa syarat apapun sekarang juga," serta "Tetapkan singkong sebagai komoditas pangan strategis." Spanduk lainnya menyuarakan harapan agar pemerintah menaikkan harga singkong hingga minimal Rp1.500/Kg dan menghentikan praktek kecurangan timbangan di pabrik-pabrik singkong.
Dalam orasinya, Dasrul Aswin, Koordinator Lapangan sekaligus Ketua PPUKI Provinsi Lampung, menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk menuntut perhatian Pj Gubernur Lampung beserta jajaran terkait permasalahan harga singkong yang terus merosot. "Kami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan, ada petani yang terpaksa menjual lahannya untuk melunasi utang. Jika ini terus dibiarkan, petani akan semakin terpuruk," ujar Dasrul.
Dasrul juga mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menstabilkan harga singkong. "Stabilisasi harga singkong adalah langkah awal yang penting untuk menjamin kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di Lampung," tambahnya Senin, 13 Januari 2025.
Sementara itu, Hartoko, Ketua PPUKI Kabupaten Tulang Bawang, dalam orasinya menyampaikan bahwa penurunan tajam harga singkong dalam beberapa bulan terakhir telah memicu keresahan di kalangan petani. "Kabupaten Tulang Bawang menjadi salah satu daerah yang paling terdampak akibat anjloknya harga singkong. Kondisi ini memberikan dampak buruk bagi ekonomi petani," ungkap Hartoko.
Para petani berharap pemerintah dapat segera turun tangan dan memberikan intervensi nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan petani singkong melalui kebijakan yang berpihak pada stabilitas harga dan transparansi perdagangan komoditas.
Aksi ini mencerminkan keresahan mendalam yang dirasakan petani di Lampung, mengingat singkong merupakan salah satu komoditas utama yang menopang ekonomi daerah. Hingga berita ini ditulis, massa aksi masih menunggu tanggapan resmi dari Pemprov Lampung. (RS)
0Komentar